HARIAN SUMBAR, Jakarta–Fenomena mutasi rotasi bergulir di DKI Jakarta, hal tersebut terbukti setelah dilantiknya secara resmi 59 pejabat eselon II dilingkungan Pemprov DKI yang dilantik langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Rabu (7/5/2025) di Balai Agung.
Disebut-sebut telah melalui beberapa proses seleksi, 59 pejabat yang lolos seleksi dan dilantik tentunya sangat diharapkan masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas layanan bagi warga Jakarta.
Dibalik kegiatan pelantikan sejumlah pejabat eselon II tersebut, juga menimbulkan sebuah issu tak sedap dilingkungan para birokrasi DKI Jakarta. pasalnya Beredar kabar telah terjadinya praktik kecurangan pelaksanaan proses seleksi.
Hal itu diungkapkan salah seorang ASN Pemprov DKI berinisial SW mengungkapkan, sekitar 20 dari 59 pejabat yang dilantik disebut lolos berkat intervensi politik. Ia menuding salah satu pimpinan DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekretaris Daerah DKI berinisial MM sebagai pihak yang berkolaborasi.
“Ada sekitar 20 orang yang dilantik adalah orang-orang dekat IM, kader PDIP yang kini menjadi pimpinan DPRD. Mereka disebut diloloskan tanpa sepengetahuan Gubernur,” ucap SW, Pada Senin (11/8/2025).
SW mengaku informasi ini ia peroleh dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDIP, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Disebutkan, IM bertindak atas arahan kekasihnya berinisial DDY, yang dibantu tangan kanannya, HMT. Mereka diduga menempatkan orang-orang tertentu di jabatan strategis untuk mengatur proyek, bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk kontraktor dan pimpinan BUMD.
Menurut SW, praktik ini bahkan melibatkan tekanan kepada kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor. “IM dengan dukungan pihak tertentu kerap memanggil pejabat ke ruangannya untuk mengatur proyek, bersama DDY, HMT, serta staf gubernur berinisial UDN dan WSN. Mereka juga terlihat sering menemui Sekda MM,” ungkap SW.
Ia pun mengingatkan Gubernur Pramono Anung agar waspada menjelang pelantikan pejabat eselon III dan IV, yang rencananya mencakup posisi camat, lurah, serta kepala dinas teknis. “Jangan sampai kecolongan lagi, karena mereka sudah menyiapkan langkah untuk menempatkan orang-orangnya,” tegas SW.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari IM maupun Sekda DKI Jakarta Marullah Matali terkait tudingan tersebut. (Arief Wisa)
