HARIAN SUMBAR, Jakarta–Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta sebagai bagian dari komitmen memberikan jaminan layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni menegaskan, pemerintah daerah menargetkan capaian UHC mendekati angka maksimal bahkan menuju 100 persen kepesertaan aktif.
Hal itu disampaikan Hendrajoni usai melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
“Kita tentu berusaha agar UHC Kabupaten Pesisir Selatan mendekati prosentase maksimal, kapan perlu mendekati 100 persen. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak,” ujar Hendrajoni kepada wartawan.
Menurutnya, optimalisasi UHC menjadi salah satu fokus utama Pemkab Pesisir Selatan ke depan. Sebab, program tersebut sangat berkaitan langsung dengan perlindungan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu.
Ia menjelaskan, percepatan capaian UHC tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Sosial dan lembaga terkait lainnya. Karena itu, pihaknya terus membangun komunikasi dan koordinasi intensif agar dukungan pusat terhadap daerah semakin maksimal.
“Audiensi dengan Kementerian Sosial hari ini menjadi salah satu upaya kita mempercepat pencapaian UHC tersebut. Kita ingin seluruh masyarakat Pesisir Selatan mendapatkan kepastian perlindungan kesehatan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Zainal Arifin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dr. Syahrizal Antony serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ilham Rahmatsyah Putra.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diterima langsung oleh Staf Ahli Menteri Sosial RI bersama Kepala Pusdatin Kemensos RI. Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis terkait integrasi data masyarakat penerima bantuan sosial dan kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
Hendrajoni menilai, validitas data menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan UHC. Dengan data yang akurat, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan iuran jaminan kesehatan dapat terakomodasi dengan baik.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat, termasuk memastikan peserta tetap aktif sehingga manfaat pelayanan kesehatan dapat dirasakan secara optimal.
“Jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi terkendala persoalan administrasi atau kepesertaan yang tidak aktif. Ini yang terus kita benahi,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terkait hingga pemerintah nagari untuk ikut berperan aktif dalam mendukung percepatan UHC. Pendataan masyarakat, sosialisasi program, hingga pengawasan di lapangan dinilai menjadi bagian penting agar target yang diharapkan dapat tercapai.
Pemkab Pesisir Selatan, lanjut Hendrajoni, akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Menurutnya, sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
Dengan langkah koordinasi yang terus dilakukan bersama pemerintah pusat, Pemkab Pesisir Selatan optimistis capaian UHC daerah itu akan terus meningkat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas.(*)
