HARIAN SUMBAR,Jakarta, — Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta menyisakan luka yang tidak hanya dirasakan para korban, tetapi juga mengguncang rasa aman para orang tua di seluruh Indonesia. Di balik dinding tempat penitipan yang seharusnya penuh kasih, justru tersimpan cerita yang menyayat hati.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menilai, kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga kegagalan bersama dalam menjaga amanah terhadap anak-anak.
“Anak-anak tidak bisa bersuara ketika mereka disakiti. Mereka hanya bisa menunjukkan lewat perubahan sikap, tangisan, atau ketakutan yang sering kali tidak kita sadari. Ini yang membuat kasus seperti ini begitu menyakitkan,” ujar Lisda dengan nada prihatin.
Menurutnya, daycare seharusnya menjadi perpanjangan tangan kasih sayang orang tua—tempat di mana anak merasa aman, diperhatikan, dan dilindungi. Namun, kejadian di Yogyakarta justru memperlihatkan bahwa kepercayaan tersebut bisa runtuh jika tidak dibarengi pengawasan dan tanggung jawab yang kuat.
Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi kesejahteraan sosial dan perlindungan anak, Lisda mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan operasional daycare di seluruh Indonesia, termasuk aspek perizinan, standar pengasuhan, hingga pengawasan rutin.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, mulai dari seleksi tenaga pengasuh yang profesional, sistem pengawasan berbasis CCTV, hingga audit berkala oleh instansi terkait.
“Negara tidak boleh abai. Harus ada sistem yang memastikan setiap daycare benar-benar layak dan aman bagi anak. Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Lisda turut menyampaikan himbauan kepada para orang tua agar lebih selektif dalam memilih tempat penitipan anak. Ia mengingatkan bahwa faktor keamanan dan kualitas pengasuhan harus menjadi prioritas utama, bukan semata pertimbangan praktis seperti jarak atau biaya.
“Orang tua perlu memastikan daycare memiliki izin resmi, tenaga pengasuh yang kompeten, serta sistem pengawasan yang transparan. Jangan ragu untuk mengecek langsung kondisi di lapangan,” imbaunya.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang intens antara orang tua dan pihak daycare, serta kepekaan terhadap perubahan perilaku anak sebagai tanda awal jika terjadi sesuatu yang tidak wajar.
Lisda menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga. Ia berharap kasus di Yogyakarta ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh.
“Ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Jangan sampai ada lagi anak-anak yang menjadi korban karena kelalaian orang dewasa,” tutupnya.(*)
