HARIAN SUMBAR, Pesisir Selatan –Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mematangkan berbagai persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap III Tahun 2026. Berbagai aspek teknis dan administrasi dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten II Setdakab Pesisir Selatan, Hadi Susilo SSTP MSi, di Ruang Rapat Setda Pesisir Selatan, Selasa (26/5).
Rapat tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Gunawan, Kepala Dinas Kominfo Wendi, Kepala Dinas Perhubungan Zoni Eldo, perwakilan PLN Cabang Painan Andi Gunawan, Sekretaris Dinas Pertanian Hendro Kurniawan, Sekretaris Dinas Perkimtan LH Afrianto, Sekretaris DinsosP3A Isman, Kabid PUPR Viona Mirzal, serta perwakilan PDAM.
Dalam rapat itu terungkap bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh kesempatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III Tahun 2026. Usulan pembangunan tersebut sebenarnya telah diajukan sejak tahun sebelumnya, namun sempat terkendala persoalan alih fungsi lahan yang berkaitan dengan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Sekretaris Dinas Pertanian Hendro Kurniawan menjelaskan, lokasi yang disiapkan memiliki luas sekitar 9,8 hektare dan telah bersertifikat sehingga berstatus clear and clean.
Sementara sebagian lahan atau 3,4 ha masih dalam proses penyelesaian perubahan status LP2B diperlukan mekanisme teknokratis dan menunggu surat persetujuan dari Menteri Pertanian.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan skema pengganti berupa pencetakan sawah baru seluas 4 hektare sebagai bagian dari proses tukar guling lahan. Kegiatan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1 miliar.
Aspek lingkungan turut menjadi perhatian. Sekretaris DinsosP3A Isman menyampaikan bahwa penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp400 juta. Tahapan penyusunannya diawali dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), terder kegiatan yang memerlukan waktu sekitar 45 hari, sedangkan proses AMDAL secara keseluruhan dapat berlangsung hingga empat bulan.
Di sektor infrastruktur, Dinas PUPR melaporkan akses jalan menuju lokasi masih memiliki lebar sekitar 4 meter. Untuk memenuhi standar operasional, jalan tersebut perlu ditingkatkan menjadi 6 meter. Upaya itu membutuhkan pembebasan lahan tambahan dan koordinasi dengan pemerintah nagari setempat.
Sementara itu, kebutuhan air bersih akan dipenuhi melalui jaringan PDAM dengan pemasangan sambungan pipa sepanjang sekitar 500 meter. Untuk pasokan listrik, jaringan PLN telah tersedia di kawasan tersebut, namun tetap diperlukan surat permohonan resmi dan rincian kebutuhan daya listrik dari pihak terkait.
Dari sisi telekomunikasi, ketersediaan sinyal masih menjadi perhatian. Pemerintah daerah menilai diperlukan penambahan satu unit Base Transceiver Station (BTS) atau alternatif layanan berbasis satelit seperti Starlink guna mendukung aktivitas pendidikan dan administrasi di kawasan Sekolah Rakyat nantinya.
Asisten II Hadi Susilo menegaskan seluruh perangkat daerah terkait diminta mempercepat penyelesaian berbagai persyaratan yang menjadi dukungan pemerintah daerah. Dengan kesiapan lahan, dokumen lingkungan, infrastruktur dasar, serta jaringan utilitas yang memadai, pembangunan Sekolah Rakyat di Pesisir Selatan diharapkan dapat segera direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah pusat.(*)
